02784     2200385   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059040002200100100006900122245017500191250003200366300003100398504003400429020002200463041000800485082002000493084002000513090002300533264003300556336002100589337003000610338002300640520151100663651003802174651003902212700003002251850001202281990002102293990002102314990002102335990002102356990002102377INLIS00000000125052320230906092815  a0010-0923000046ta230905t        jti    g            ind    aJIPUPBKbinderda0 aKoesalah Soebagyo ToerepenuliseKoesalah Soebagyo Toerepenulis10aKronik abad demokrasi terpimpin :bdari penyerahan kedaulatan sampai sidang konstituante (5 Juli 1959-11 Maret 1967) /cKoesalah Soebagyo Toer ; Penyunting, Benee Santoso  aCetakan kedua, Oktober 2019  aviii, 636 halaman ;c23 cm  aBibliografi : halaman 590-594  a978-602-5604-20-10 aInd042[23]a959.803 5  a959.803 5 KOE k  aKK 959.803 5 KOE k 1aBlora :bPataba Press,c2019  2rdacontentateks  2rdamediaatanpa perantara  2rdacarrieravolume  aDemokrasi Terpimpin atau dalam bahasa Inggris guided democracy adalah jenis demokrasi yang dimaksudkan oleh Presiden Sukarno untuk menggantikan demokrasi liberal Barat yang ternyata, menurut Presiden, tidak sesuai dengan kepribadian dan masyarakat Indonesia.Kesimpulan ini dibuat sendiri oleh Sukarno berdasarkan pengalaman rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sejak 17 Agustus 1945 (tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945), atau lebih khusus sejak 17 Agustus 1950 (tanggal dimulainya negara kesatuan Republik Indonesia sesudah dibubarkannya negara federal Republik Indonesia Serikat, dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1950), sampai 5 Juli 1959 (tanggal mulai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945).“Demokrasi Terpimpin bukan demokrasi de half plus een, atau demokrasi yang menganut pemungutan suara, tetapi Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi bermufakat dan bermusyawarah, demokrasi gotong royong.” (MMK 254)Menurutnya, hanya dengan jalan yang ditempuh oleh kedua negeri itulah cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat diwujudkan. Ia kecam demokrasi Barat dengan sistem lima-puluh-tambah-satu yang tidak sesuai dengan tradisi gotong royong dan musyawarah. Maka pada 21 Februari 1957 ia umumkan apa yang dinamakan Konsepsi Presiden untuk membentuk Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional beranggotakan wakil-wakil seluruh lapisan masyarakat (petani, pedagang, mahasiswa, guru, wanita dan sebagainya) 4aIndonesia--xSejarah--y1959-1966 4aIndonesia--xSejarah--yAbad ke-200 aBenee Santosoepenyunting  aJIPUPBK  a0257/PBK/KK/2023  a0258/PBK/KK/2023  a0259/PBK/KK/2023  a0260/PBK/KK/2023  a0261/PBK/KK/2023