Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kronik abad demokrasi terpimpin : dari penyerahan kedaulatan sampai sidang konstituante (5 Juli 1959-11 Maret 1967) / Koesalah Soebagyo Toer ; Penyunting, Benee Santoso
Pengarang Koesalah Soebagyo Toer (penulis)
(Koesalah Soebagyo Toer)
(penulis)
Benee Santoso (penyunting)
EDISI Cetakan kedua, Oktober 2019
Penerbitan Blora : Pataba Press, 2019
Deskripsi Fisik viii, 636 halaman ;23 cm
Konten teks
Media tanpa perantara
Penyimpan Media volume
ISBN 978-602-5604-20-1
Subjek Indonesia-- Sejarah-- 1959-1966
Indonesia-- Sejarah-- Abad ke-20
Abstrak Demokrasi Terpimpin atau dalam bahasa Inggris guided democracy adalah jenis demokrasi yang dimaksudkan oleh Presiden Sukarno untuk menggantikan demokrasi liberal Barat yang ternyata, menurut Presiden, tidak sesuai dengan kepribadian dan masyarakat Indonesia.Kesimpulan ini dibuat sendiri oleh Sukarno berdasarkan pengalaman rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sejak 17 Agustus 1945 (tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945), atau lebih khusus sejak 17 Agustus 1950 (tanggal dimulainya negara kesatuan Republik Indonesia sesudah dibubarkannya negara federal Republik Indonesia Serikat, dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1950), sampai 5 Juli 1959 (tanggal mulai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945).“Demokrasi Terpimpin bukan demokrasi de half plus een, atau demokrasi yang menganut pemungutan suara, tetapi Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi bermufakat dan bermusyawarah, demokrasi gotong royong.” (MMK 254)Menurutnya, han
Catatan Bibliografi : halaman 590-594
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000252831 KK 959.803 5 KOE k Baca di tempat Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Khusus Tersedia
00000252832 KK 959.803 5 KOE k Baca di tempat Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Khusus Tersedia
00000252833 KK 959.803 5 KOE k Baca di tempat Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Khusus Tersedia
00000252834 KK 959.803 5 KOE k Baca di tempat Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Khusus Tersedia
00000252835 KK 959.803 5 KOE k Baca di tempat Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Khusus Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000001250523
005 20230906092815
007 ta
008 230905t########jti####g############ind##
020 # # $a 978-602-5604-20-1
035 # # $a 0010-0923000046
040 # # $a JIPUPBK$b ind$e rda
041 0 # $a Ind
082 0 4 $a 959.803 5$2 [23]
084 # # $a 959.803 5 KOE k
090 # # $a KK 959.803 5 KOE k
100 0 # $a Koesalah Soebagyo Toer $e penulis$e Koesalah Soebagyo Toer $e penulis
245 1 0 $a Kronik abad demokrasi terpimpin : $b dari penyerahan kedaulatan sampai sidang konstituante (5 Juli 1959-11 Maret 1967) /$c Koesalah Soebagyo Toer ; Penyunting, Benee Santoso
250 # # $a Cetakan kedua, Oktober 2019
264 # 1 $a Blora :$b Pataba Press,$c 2019
300 # # $a viii, 636 halaman ; $c 23 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
504 # # $a Bibliografi : halaman 590-594
520 # # $a Demokrasi Terpimpin atau dalam bahasa Inggris guided democracy adalah jenis demokrasi yang dimaksudkan oleh Presiden Sukarno untuk menggantikan demokrasi liberal Barat yang ternyata, menurut Presiden, tidak sesuai dengan kepribadian dan masyarakat Indonesia.Kesimpulan ini dibuat sendiri oleh Sukarno berdasarkan pengalaman rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sejak 17 Agustus 1945 (tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945), atau lebih khusus sejak 17 Agustus 1950 (tanggal dimulainya negara kesatuan Republik Indonesia sesudah dibubarkannya negara federal Republik Indonesia Serikat, dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1950), sampai 5 Juli 1959 (tanggal mulai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945).“Demokrasi Terpimpin bukan demokrasi de half plus een, atau demokrasi yang menganut pemungutan suara, tetapi Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi bermufakat dan bermusyawarah, demokrasi gotong royong.” (MMK 254)Menurutnya, hanya dengan jalan yang ditempuh oleh kedua negeri itulah cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat diwujudkan. Ia kecam demokrasi Barat dengan sistem lima-puluh-tambah-satu yang tidak sesuai dengan tradisi gotong royong dan musyawarah. Maka pada 21 Februari 1957 ia umumkan apa yang dinamakan Konsepsi Presiden untuk membentuk Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional beranggotakan wakil-wakil seluruh lapisan masyarakat (petani, pedagang, mahasiswa, guru, wanita dan sebagainya)
651 # 4 $a Indonesia--$x Sejarah--$y 1959-1966
651 # 4 $a Indonesia--$x Sejarah--$y Abad ke-20
700 0 # $a Benee Santoso$e penyunting
850 # # $a JIPUPBK
990 # # $a 0257/PBK/KK/2023
990 # # $a 0258/PBK/KK/2023
990 # # $a 0259/PBK/KK/2023
990 # # $a 0260/PBK/KK/2023
990 # # $a 0261/PBK/KK/2023
Content Unduh katalog